Hari Lingkungan Hidup Nasional diperingati setiap 10 Januari di Indonesia sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Peringatan ini menjadi ajakan kolektif agar pembangunan berjalan selaras dengan perlindungan alam serta keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Secara historis, penetapan tanggal 10 Januari berkaitan dengan penguatan komitmen pemerintah Indonesia dalam bidang lingkungan hidup pada awal dekade 1980-an, ketika isu lingkungan mulai menjadi perhatian serius dalam kebijakan pembangunan nasional. Pada periode tersebut, Indonesia mulai membentuk dan memperkuat kelembagaan lingkungan hidup yang kemudian berkembang hingga menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti yang dikenal saat ini.
Memasuki awal tahun 2025, isu lingkungan kembali menjadi sorotan utama dalam agenda pembangunan nasional. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional menjadi ruang untuk refleksi dan arah kebijakan sudah sepatutnya dimulai sejak Januari. Tahun ini, momentum global yang diinisiasi oleh United Nations melalui United Nations Environment Programme mengangkat fokus besar pada penghentian polusi plastik (Ending Plastic Pollution), sebuah tema yang sangat relevan bagi Indonesia.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang luas, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, perubahan iklim, hingga perlindungan ekosistem. Awal tahun 2025 menjadi cermin bahwa pekerjaan rumah lingkungan belum selesai—dan justru semakin kompleks.
Tantangan Awal Tahun 2025
1. Krisis Sampah dan Polusi Plastik
Permasalahan sampah masih menjadi isu kronis di berbagai daerah. Tempat pemrosesan akhir (TPA) di sejumlah kota besar mengalami kelebihan kapasitas. Plastik sekali pakai masih mendominasi timbulan sampah rumah tangga, sementara sistem daur ulang belum merata.
Kebijakan pengurangan sampah 30% dan penanganan 70% sebenarnya telah dicanangkan. Namun, tantangan implementasi di tingkat daerah—mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga rendahnya partisipasi publik—menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistemik dan kolaboratif.
2. Cuaca Ekstrem dan Risiko Iklim
Awal 2025 ditandai dengan intensitas hujan tinggi di sejumlah wilayah yang berdampak pada banjir dan tanah longsor. Di sisi lain, beberapa daerah juga mengalami periode kering yang memicu krisis air bersih.
Fenomena ini mempertegas bahwa perubahan iklim bukan lagi isu jangka panjang, melainkan realitas yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Adaptasi berbasis ekosistem, penguatan tata ruang, serta sistem peringatan dini menjadi kebutuhan mendesak.
3. Tekanan terhadap Hutan dan Ekosistem Pesisir
Ekosistem hutan dan mangrove berperan penting sebagai penyangga kehidupan. Namun, tekanan dari ekspansi lahan, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi ekstraktif masih terjadi. Padahal, restorasi ekosistem bukan hanya soal konservasi, tetapi juga strategi mitigasi perubahan iklim dan perlindungan masyarakat pesisir.
Bagaimana Arah Kebijakan Hijau 2025?
Menghadapi tantangan tersebut, arah kebijakan hijau Indonesia pada 2025 perlu menitikberatkan pada beberapa hal berikut:
1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum
Kebijakan pembatasan plastik sekali pakai perlu diperluas dan diawasi secara konsisten. Implementasi extended producer responsibility (EPR) harus memastikan produsen bertanggung jawab atas siklus hidup produknya, termasuk pengelolaan pascakonsumsi.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan juga menjadi kunci untuk menciptakan efek jera dan kepastian hukum.
2. Transisi Energi Berkeadilan
Transisi menuju energi terbarukan harus dipercepat tanpa mengabaikan aspek keadilan sosial. Investasi pada energi surya, angin, dan panas bumi perlu diiringi dengan perlindungan bagi pekerja dan komunitas yang selama ini bergantung pada sektor energi fosil.
Integrasi target penurunan emisi dalam perencanaan pembangunan nasional menjadi indikator keseriusan komitmen iklim Indonesia.
3. Restorasi Ekosistem dan Solusi Berbasis Alam
Rehabilitasi hutan dan mangrove, perlindungan kawasan konservasi, serta penguatan peran masyarakat adat dan komunitas lokal merupakan strategi penting. Solusi berbasis alam (nature-based solutions) tidak hanya efektif secara ekologis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
4. Komunikasi dan Partisipasi Publik
Keberhasilan kebijakan hijau sangat ditentukan oleh kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Edukasi lingkungan yang inklusif, kampanye berbasis data, serta peran media dalam membingkai isu secara konstruktif menjadi fondasi perubahan perilaku kolektif.
Memulai refleksi sejak 10 Januari 2025 berarti menempatkan Hari Lingkungan Hidup Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan puncak dari proses panjang advokasi, kebijakan, dan aksi nyata.
Tahun ini, tantangan sudah tampak di depan mata. Namun, arah kebijakan hijau yang konsisten dan partisipatif dapat menjadi jembatan menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Hari Lingkungan Hidup Nasional 2025 semestinya menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak ditentukan pada 10 Januari saja, tetapi pada keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari—dimulai hari ini. (GN)
