Jakarta, 20 Januari 2026 — Setelah beberapa tahun menunjukkan tren penurunan, laju deforestasi Indonesia kembali menguat pada awal 2026. Pemerintah dan sejumlah organisasi lingkungan mencatat peningkatan kehilangan tutupan hutan sepanjang 2025 yang berlanjut ke awal tahun ini, memicu kekhawatiran terhadap komitmen iklim dan keberlanjutan ekspor komoditas nasional.
Dalam rapat bersama parlemen pada Desember lalu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa deforestasi bruto selama Januari–September 2025 mencapai 166.500 hektare. Angka tersebut mendekati total tahunan 2024 yang tercatat 216.000 hektare — tertinggi sejak 2019.
Lembaga swadaya masyarakat Auriga Nusantara bahkan memperkirakan kehilangan hutan sepanjang 2025 melampaui 260.000 hektare. Perbedaan angka ini menunjukkan masih adanya perdebatan mengenai metodologi dan transparansi data tutupan hutan.
Sorotan terbesar tertuju pada proyek Merauke Food Estate di Papua Selatan yang ditargetkan membuka sedikitnya dua juta hektare kawasan hutan untuk pengembangan pangan dan bioenergi. Organisasi lingkungan internasional Mighty Earth menilai proyek tersebut berisiko menghapus capaian Indonesia dalam menekan deforestasi selama beberapa tahun terakhir.
Selain sektor pangan, ekspansi tambang nikel dan infrastruktur di wilayah timur Indonesia juga disebut berkontribusi terhadap pembukaan hutan baru. Indonesia kini berada di peringkat keenam penghasil emisi gas rumah kaca global berdasarkan data Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Uni Eropa, dan Rusia.
Kondisi ini berpotensi memengaruhi hubungan dagang dengan Uni Eropa. Melalui regulasi anti-deforestasi 2023 (EUDR), importir komoditas seperti sawit, kayu, kakao, kopi, dan karet wajib memastikan produk yang masuk ke pasar Eropa tidak berasal dari lahan yang dibuka setelah 31 Desember 2020. Jika Indonesia dikategorikan sebagai negara berisiko tinggi, tingkat pemeriksaan ekspor dapat meningkat hingga 9 persen dari total komoditas, memicu kenaikan biaya perdagangan.
Di sisi lain, pemerintah tetap menegaskan komitmen terhadap target FOLU Net Sink 2030 dan penguatan moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut. Namun para pengamat menilai tantangan terbesar terletak pada konsistensi penegakan hukum di tingkat daerah serta transparansi rantai pasok komoditas.
Memasuki Januari 2026, isu deforestasi kembali menjadi ujian serius bagi Indonesia: antara ambisi pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam dan tuntutan global untuk menjaga hutan tropis sebagai benteng terakhir krisis iklim dan keanekaragaman hayati.
Sumber : Auriga Nusantara
