Yogyakarta, 27 Februari 2025 – Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah nasional. Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di berbagai kota sudah melebihi batas, sementara proyeksi menunjukkan produksi sampah bisa mencapai 82 juta ton per tahun pada 2045. Kondisi ini memerlukan intervensi cepat dan strategis dari pemerintah dan masyarakat.
Anggaran Pengelolaan Sampah Masih Minim
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Priyanto Rohmattulah menyoroti rendahnya anggaran pengelolaan sampah di banyak pemerintah daerah, bahkan kurang dari 1% APBD, termasuk di Jogjakarta. Priyanto juga menekankan bahwa dari 514 kabupaten/kota, baru sekitar 200 yang memiliki Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS). Banyak RIPS yang belum disusun atau sudah kadaluarsa.
Praktik Pengelolaan Masih Sederhana
Menurut Priyanto, sebagian besar pengelolaan sampah hanya sebatas mengumpulkan, mengangkut, dan membuang. Pemilahan di tingkat rumah tangga masih sangat minim. “Plastik, organik, dan anorganik seharusnya dipisah, tapi kenyataannya sering dicampur. Inilah yang membuat TPA cepat penuh,” jelasnya.
Kelembagaan dan Transparansi
Kelemahan lain adalah regulator merangkap operator, sehingga pengelolaan retribusi dan operasional TPA kurang transparan. “Kalau dikelola dengan baik, retribusi bisa menjadi sumber dana untuk perbaikan sistem pengelolaan limbah,” tambah Priyanto.
Pandangan Akademisi: Solusi Jangka Panjang
Luluk Lusiantoro, Ketua Satgas Sampah UGM, menekankan bahwa Indonesia tertinggal dari negara maju dalam menangani sampah. Ia menyoroti tiga prinsip ekonomi sirkular:
- Degrowth – mengubah model bisnis agar lebih ramah lingkungan.
- Regenerate – berpikir untuk regenerasi dan kebutuhan masa depan.
- Educate – menyebarkan edukasi lingkungan kepada masyarakat, terutama generasi muda.
Pentingnya Kolaborasi
Masalah sampah di Indonesia bersifat multidimensi, mulai dari kapasitas TPA yang terbatas, anggaran rendah, kurangnya pemilahan di rumah tangga, hingga kelembagaan yang belum optimal. Penanganan krisis limbah memerlukan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor akademik, serta inovasi yang berbasis prinsip sirkular dan berkelanjutan.
Sumber : UGM Website
